Heriyus Tegaskan Komitmen Pemkab Murung Raya Pertahankan Tenaga PPPK demi Pelayanan Masyarakat
Hal tersebut disampaikan Heriyus usai mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kepatuhan untuk Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 yang digelar di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Herman Kondo Siriwa, S.H., M.H., Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fajar Kunaefi, kepala perangkat daerah, serta para tamu undangan lainnya.
Dalam sesi wawancara bersama awak media, Heriyus menyampaikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut memberikan banyak informasi dan masukan terkait perlindungan ketenagakerjaan serta berbagai persoalan yang sedang dihadapi daerah.
Menurutnya, salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian adalah nasib tenaga PPPK paruh waktu dan penuh waktu yang masih dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah pusat.
"Informasi yang berkembang mengenai kemungkinan dirumahkannya tenaga PPPK paruh waktu dan penuh waktu sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai. Karena itu kami meminta seluruh tenaga PPPK untuk tetap tenang dan bersabar menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat," ujar Heriyus.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mengangkat lebih dari 1.500 tenaga PPPK paruh waktu dan penuh waktu yang saat ini berperan penting dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Heriyus, keberadaan tenaga PPPK sangat dibutuhkan mengingat luas wilayah Kabupaten Murung Raya dan masih terbatasnya akses pelayanan di sejumlah daerah pedalaman.
"Kami akan terus berupaya mempertahankan tenaga PPPK karena mereka sangat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Percuma membangun sekolah dan fasilitas kesehatan jika tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan tidak tersedia," katanya.
Heriyus menegaskan, apabila regulasi memungkinkan dan kemampuan keuangan daerah mencukupi, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan berupaya mencari solusi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mempertahankan tenaga PPPK yang ada.
Bahkan, ia menyatakan lebih memilih menunda sebagian program pembangunan fisik dibanding mengurangi tenaga pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Saya lebih memilih mengurangi kegiatan lain yang masih bisa ditunda daripada harus kehilangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini melayani masyarakat hingga ke desa-desa," tegasnya.
Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran daerah, Heriyus memastikan Pemerintah Kabupaten Murung Raya tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas demi kesejahteraan masyarakat.
"Kami tetap berjuang agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Dengan semangat dan kerja bersama, kami optimistis berbagai tantangan yang ada dapat dihadapi demi mewujudkan Murung Raya Hebat, semakin maju dan semakin sejahtera," pungkasnya.
(Sem Firdaus)
Posting Komentar