Dinas Perkim Murung Raya Genjot Program Rumah Layak Huni, Prioritaskan Sanitasi dan Rumah Singgah Korban Banjir
Puruk Cahu, merdeka45detik .com— Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus memperkuat upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kepala Bidang Perkim, Ary Juliastanto, menegaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai.
“Minimal rumah standar berukuran 4x6 meter harus dilengkapi WC. Sanitasi itu wajib. Kalau tidak ada, kami harus membangunkan. Minimal harus ada kloset,” ujar Ary dalam wawancara di ruang kerjanya, Senin (21/7/2025).
Menurutnya, sanitasi menjadi syarat utama rumah sehat, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih mengandalkan sungai untuk buang air. “Kalau sehat mungkin masih bisa, tapi kalau sedang sakit, masa harus turun ke sungai? Itu jelas bukan solusi,” tegasnya.
Ary menambahkan, sebagian besar program bantuan rumah ini berasal dari hasil reses anggota DPR yang masuk ke dalam pokok-pokok pikiran (pokir). Namun, verifikasi teknis tetap dilakukan oleh Dinas Perkim agar bantuan tepat sasaran.
Hingga kini, jumlah RTLH di Murung Raya masih cukup tinggi. Untuk memperbarui data, Dinas Perkim secara rutin menyurati camat, lurah, dan kepala desa agar mengirimkan laporan RTLH setiap pekan, setiap hari Jumat. “Kami minta data terbaru, termasuk siapa yang sudah pernah menerima bantuan. Semua akan kami cek kembali,” jelas Ary.
Selain perbaikan dan pembangunan rumah baru, Dinas Perkim juga menyiapkan program jangka menengah berupa rumah singgah sementara bagi warga terdampak banjir musiman. “Banjir datang setiap tahun. Meski rumah warga tidak rusak permanen, mereka tetap membutuhkan tempat tinggal sementara yang layak,” katanya.
Program ini juga sejalan dengan kebijakan nasional “Tiga Juta Rumah” yang tengah digencarkan pemerintah pusat. Dinas Perkim Murung Raya menyiapkan lahan sekaligus menjajaki kerja sama dengan desa-desa untuk mendukung program tersebut, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Sasaran utama program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta keluarga yang mengalami backlog perumahan, di mana satu rumah kerap dihuni tiga hingga empat kepala keluarga. Bentuk bantuan disesuaikan dengan kebutuhan, berupa rumah subsidi di perkotaan maupun hunian sederhana di pedesaan.
(Lana)
