Konsultasi Publik KLHS–RDTR Laung Tuhup Digelar, Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
Dalam laporannya, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR, Chandera Eling, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut penyusunan RDTR wilayah Laung Tuhup tahun 2024–2025. Penyusunan KLHS diperlukan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar serta terintegrasi dalam penyusunan RDTR, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas PUPR melalui Bidang Penataan Ruang dengan melibatkan perangkat daerah teknis, camat, pemerintah desa, serta konsultan perencana sebagai tim penyusun.
Dalam sesi tersebut, tim konsultan memaparkan rencana kerja, metodologi pelaksanaan, kebutuhan data, serta mekanisme koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Para peserta yang hadir turut diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun saran sebagai bahan penyempurnaan proses penyusunan KLHS–RDTR.
Chandera menambahkan, pelaksanaan kegiatan menyeluruh direncanakan berlangsung selama 80 hari kalender, dimulai sejak Oktober 2025, dengan harapan seluruh tahapan dapat selesai tepat waktu serta menghasilkan dokumen KLHS yang berkualitas.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap penyusunan RDTR Laung Tuhup dapat berjalan sesuai regulasi, menjamin perlindungan lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.
(Jimmi)
